MANDAU (RPZ) -- Bupati Bengkalis Kasmarni membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa se-Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022, Kamis 10 November 2022 di Bathin Betuah Kantor Camat Mandau.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada para narasumber, semoga kehadirannya, dapat memberikan motivasi dan pengetahuan bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Bengkalis, dalam mempercepat akselerasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif dan akuntabel. tuturnya.

Melalui Workshop ini, diharapkan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis, memiliki kecakapan, integritas, kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

Alhamdulillah saat ini desa telah mendapatkan dukungan penuh dalam bentuk penganggaran maupun pembangunan, baik dari pemerintah pusat berupa dana desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten. Bahkan khusus di Kabupaten Bengkalis sendiri, ada lagi dana bantuan khusus desa bermasa yakni anggaran yang kita alokasikan sebesar 1 milyar untuk satu desa," ucap Kasmarni.

Pada saat itu Bupati mengatakan, perlu kepala desa ketahui, bahwa dengan begitu besarnya peran dan anggaran yang telah diterima oleh desa, tidak berarti pemerintah desa dapat mempergunakannya secara semena-mena, karena ada regulasi yang mengaturnya, agar anggaran di desa dapat dipergunakan sesuai peruntukan, lebih terarah serta tepat sasaran. Oleh karenanya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya.

"Makanya dalam setiap kesempatan sering kami tekankan, agar seluruh aparatur desa dapat memahami serta mentaati regulasi yang berlaku dalam pengelolaan dana-dana di desa, serta melakukan koordinasi dalam pengawasan maupun pembinaan pengelolaan keuangan desa. Pedomani permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa,"ungkapnya.

Bengkalis sendiri, ada lagi dana bantuan khusus desa bermasa yakni anggaran yang kita alokasikan sebesar 1 milyar untuk satu desa," ucap Kasmarni.

Pada saat itu Bupati mengatakan, perlu kepala desa ketahui, bahwa dengan begitu besarnya peran dan anggaran yang telah diterima oleh desa, tidak berarti pemerintah desa dapat mempergunakannya secara semena-mena, karena ada regulasi yang mengaturnya, agar anggaran di desa dapat dipergunakan sesuai peruntukan, lebih terarah serta tepat sasaran. Oleh karenanya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya.

"Makanya dalam setiap kesempatan sering kami tekankan, agar seluruh aparatur desa dapat memahami serta mentaati regulasi yang berlaku dalam pengelolaan dana-dana di desa, serta melakukan koordinasi dalam pengawasan maupun pembinaan pengelolaan keuangan desa. Pedomani permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa,"ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga Bupati sampaikan bahwa khusus untuk Kabupaten Bengkalis kami memiliki 136 desa, dan pada tahun 2022 ini telah mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp. 127.460.834.000  dengan tingkat capaian realisasi saat ini sebesar 93.26%.(win)